01
Mar
12

10 tahun viking batujajar


sa dekade kudu hade

 

 

 

25
Feb
12

Pedoman Dasar Karang Taruna Terbaru 2010


PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 77 / HUK / 2010
TENTANG
PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa Karang Taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, Bab VII tentang Peran Masyarakat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
b. bahwa dengan perkembangan Karang Taruna yang semakin berperan di dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan efektivitas kegiatannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN DASAR KARANG TARUNA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
2. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
3
3. Forum Pengurus Karang Taruna adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasehat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :
a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
4
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4
Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 5
Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Karang Taruna mempunyai fungsi:
a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV
KEORGANISASIAN, KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN
Bagian Pertama
Keorganisasian
Pasal 7
(1) Keorganisasian Karang Taruna berada di desa/kelurahan yang diselenggarakan secara otonom oleh Warga Karang Taruna setempat.
5
(2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di setiap lingkup wilayah masing – masing.
(3) Karang Taruna dan/atau Forum Pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna, yang mekanisme pembentukkanya diatur melalui keputusan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Kerja Nasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Keorganisasian diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
Pasal 8
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dibentuk Majelis Pertimbangan Forum Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna.
Bagian Kedua
Keanggotaan
Pasal 9
(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat yang sederajat merupakan Warga Karang Taruna.
(2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.
Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 10
(1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat – syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu :
6
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
(2) Kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di desa/kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
(3) Kepengurusan Forum Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan melalui Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat setempat, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
b. Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam Temu Karya Karang Taruna kabupaten/kota dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
c. Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Forum Pengurus Karang Taruna provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur setempat dengan masa bhakti 5 (lima) tahun; dan
d. Forum Pengurus Karang Taruna Nasional dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Nasional Forum Pengurus Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI, dengan masa bhakti 5 (lima) tahun.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Temu Karya diatur oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
BAB V
MEKANISME KERJA
Pasal 12
(1) Karang Taruna bersifat otonom, sosial, terbuka, dan berskala lokal.
(2) Mekanisme hubungan kerja antara Karang Taruna dengan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif secara fungsional.
7
(3) Hubungan kerja antar Forum Pengurus Karang Taruna bersifat koordinatif, kolaboratif, konsultatif dan kemitraan fungsional secara vertikal.
(4) Hubungan kerja antar Forum Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur tersendiri yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional Forum Pengurus Karang Taruna.
Pasal 13
(1) Hubungan kerja antara Karang Taruna Desa/Kelurahan dengan Kepala Desa/Lurah bersifat pembinaan.
(2) Hubungan kerja Karang Taruna dan Forum Pengurus Karang Taruna dengan Kementerian Sosial dan Instansi Sosial Daerah bersifat pembinaan fungsional.
(3) Hubungan kerja antara Forum Pengurus Karang Taruna dengan Instansi/Lembaga/ Organisasi lainnya bersifat kemitraan.
BAB VI
PEMBINA KARANG TARUNA
Pasal 14
Pembina Karang Taruna meliputi :
a. Pembina Utama;
b. Pembina Umum;
c. Pembina Fungsional; dan
d. Pembina Teknis.
Pasal 15
Pembina Utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah Presiden RI.
Pasal 16
(1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :
a. Tingkat Pusat adalah Menteri Dalam Negeri;
b. Tingkat Provinsi adalah Gubernur;
c. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
d. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
e. Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
(2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional, serta mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum oleh masing- masing Gubernur Provinsi;
8
b. Gubernur, melakukan pembinaan umum di Provinsi dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Provinsi;
c. Bupati/Walikota, melakukan pembinaan umum di Kab/Kota dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kabupaten/Kota;
d. Camat, melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Tingkat Kecamatan; dan
e. Kepala Desa/Lurah, melakukan pembinaan umum di desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan, memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/kelurahan.
Pasal 17
(1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
a. Tingkat Pusat adalah Menteri Sosial;
b. Tingkat Provinsi adalah Kepala Instansi Sosial Provinsi;
c. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
d. Tingkat Kecamatan adalah Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor Kecamatan.
(2) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan :
a. secara fungsional;
b. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
c. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku Orsos kemasyarakatan Kepemudaan di desa/kelurahan; dan
d. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan FPKT Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional.
Pasal 18
(1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
a. Tingkat Pusat adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
b. Tingkat Provinsi adalah Instansi/Dinas Terkait tingkat Provinsi; dan
c. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Instansi/Dinas terkait tingkat Kabupaten/Kota.
(2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi, memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.
BAB VII
PROGRAM KERJA
Pasal 19
Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.
9
Pasal 20
(1) Program Kerja Karang Taruna terdiri dari pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan dan lain-lain sesuai kebutuhan.
(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.
(3) Untuk melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Karang Taruna dapat membentuk unit teknis.
BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Pasal 21
(1) Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
Pasal 22
Tanggung jawab dan wewenang Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :
a. menetapkan Pedoman Umum Karang Taruna;
b. menetapkan standar dan indikator secara nasional;
c. melakukan program percontohan;
d. memberikan stimulasi;
e. memberikan penghargaan;
f. melakukan sosialisasi;
g. melakukan monitoring;
h. melaksanakan koordinasi; dan
i. memantapkan Sumber Daya Manusia.
Pasal 23
Tanggung jawab dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :
a. melaksanakan tugas desentralisasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
b. melaksanakan tugas dekonsentrasi bidang Pemberdayaan Karang Taruna;
c. melakukan program pengembangan;
10
d. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
e. memberikan penghargaan;
f. melakukan sosialisasi;
g. melakukan monitoring; dan
h. melaksanakan koordinasi.
Pasal 24
Tanggung jawab dan wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :
a. melaksanakan tugas pembantuan;
b. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
c. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
d. melaksanakan pembinaan lanjutan;
e. melakukan pembinaan kemitraan dengan Forum Pengurus Karang Taruna;
f. memberikan penghargaan;
g. melakukan sosialisasi;
h. melakukan monitoring; dan
i. melaksanakan koordinasi.
BAB IX
PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN
Pasal 25
(1) Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di lingkup Kecamatan sampai dengan Nasional dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.
(2) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan;
b. Keputusan Camat untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan setempat;
c. Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Kabupaten/Kota setempat;
d. Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna di Provinsi setempat; dan
e. Keputusan Menteri Sosial untuk Pengukuhan Forum Pengurus Karang Taruna Nasional.
(3) Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Forum Pengurus Karang Taruna di Kecamatan sampai dengan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat lingkup wilayahnya masing-masing.
11
BAB X
KEUANGAN
Pasal 26
Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :
a. iuran Warga Karang Taruna;
b. usaha sendiri yang diperoleh secara syah;
c. bantuan Masyarakat yang tidak mengikat;
d. bantuan/Subsidi dari Pemerintah; dan
e. usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
Pasal 27
Pengelolaan keuangan Karang Taruna wajib dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.
BAB XI
IDENTITAS DAN LAMBANG
Pasal 28
(1) Karang Taruna wajib memiliki identitas lambang bendera, panji, dan lagu mars serta hymne.
(2) Identitas Karang Taruna terdiri atas bendera, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, topi dan atribut Karang Taruna.
(3) Mekanisme penggunaan identitas Karang Taruna diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
BAB XII
PENUTUP
Pasal 29
Dengan ditetapkanya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna, dinyatakan tidak berlaku.
12
Pasal 30
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2010

21
Feb
12

apa itu karang taruna …


Karang Taruna berasal dari kata Karang yang berarti pekarangan, halaman, atau tempat. Sedangkan Taruna yang berarti remaja. Jadi Karang Taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja yang ada di Indonesia. Karang Taruna pertama kali lahir sebagai problem solver terhadap masalah sosial generasi muda di kampung melayu tahun 1960 dan secara resmi berdiri di Jakarta tanggal 26 September 1960, yang merupakan “organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau kominitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”(lihat Pedoman Dasar Karang Taruna Sesuai Peraturan Menteri Sosial RO Nomor 83/HIK/2005).

Visi dan Misi

Visi :Kemandirian dan peran aktif Karang Taruna dalam penanganan masalah sosial.Misi :
a. Menumbuhkembangkan prakarsa Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan tanggung jawab sosial Karang Taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
c. Mengembangkan sistem jaringan dan kemitraan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial

LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tertanggal 15 Oktober 2004.
2. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa tertanggal 30 Desember 2005.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan tertanggal 30 Desember 2005.
4. Permensos RI Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna tertanggal 27 Juli 2005.
5. Permendagri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga tertanggal 5 Februari 2007.

KEDUDUKAN FUNGSIONAL PENGURUS KARANG TARUNA

Dengan landasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Karang Taruna Jawa Timur merupakan komponen masyarakat fungsional yang sejajar dengan PKK dalam pemberdayaan perempuan, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya (UU Nomor 32 / 2004 Pasal 211 ayat (2).

Oleh karena itu, sebagaimana Permensos 83/2005 kepengurusan KT Jatim merupakan organisasi fungsional yang dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur (SK No. 188/228/KPTS/013/2006), harus diselenggarakan dengan kondisi:

1. Memperoleh subsidi untuk pengelolaan organisasinya;
2. Memiliki akses terdekat dengan program pemberdayaan sosial khususnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program-program kesejahteraan sosial;
4. Memiliki akses kuat dalam membangun kemitraan di internal instansi sosial dalam program pemberdayaan sosial;
5. Memiliki akses yang signifikan dalam membangun kemitraan dengan instansi lain yang merupakan Pembina Teknis Karang Taruna;
6. Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah propinsi Jatim dan masyarakat.

KEANGGOTAAN KARANG TARUNA

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna. Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus yaitu:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
c. Dapat membaca dan menulis.
d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna.
e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
f. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap.g. Berumur 17 tahun sampai 45 tahun.
Untuk mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi, kerjasama dan kolaborasi antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum pertemuan Karang Taruna yang mana bentuk dari Forum tersebut adalah :
1. Temu Karya
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pimpinan
4. Rapat Pengurus Pleno
5. Rapat Konsultasi
6. Rapat Pengurus Harian
Karang Taruna dapat memiliki identitas lambang, bendera, panji yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Sosial RI Nomor 65/HUK/KEP/XII/1982 dan lagu mars dan hymne. Identitas yang telah ditetapkan dan/atau digunakan tersebut menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat dirubah dengan Keputusan Menteri Sosial.

Karang Taruna memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya. seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan.
b. Menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
c. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
d. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat.

Sedikit gayuh bersambut dari penulis, semoga memberi manfaat bagi pembaca terutama pembaca Karang Taruna, dengan harapan semoga Karang Taruna akan semakin maju dan berjaya.
Sebelum penulis akhiri tulisan ini, Penulis ingin sedikit berbagi pengalaman dalam berorganisasi dimana menurut penulis apabila kita berorganisasi, kita harus selalu intropeksi diri. adapun yang perlu di intropeksi adalah :

a. Suka mencari kesalahan orang lain tetapi sulit bagi kita untuk mengakui kesalahan diri sendiri.
b. Suka memamerkan keunggulan tetapi sulit berjiwa besar untuk menerima kekalahan.
c. Suka bermimpi memajukan organisasi tetapi tidak mau berusaha untuk menggapai impian.
d. Suka mengkritik orang lain tetapi sulit untuk memperbaiki diri.

Adakalanya jika rekan atau teman kita melakukan kesalahan dalam berorganisasi, kita sebagai teman yang mengetahui wajib untuk memberi teguran secara halus dan sopan dan jangan pernah kita berkata kasar walaupun rekan atau teman kita yang salah. Sehingga nantinya organisasi tersebut akan tetap selalu solid dan terus maju menghadapi tantangan di masa depan.

Referensi :
– Pedoman Dasar Karang Taruna sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83/HUK/2005- Buku Hasil Keputusan TKN IV KT Indonesia Tahun 2001- Materi Pelatihan Kader Karang Taruna


21
Feb
12

Sistimatika Program Bantuan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)


Dipublikasikan oleh tira – Pada Jumat, 17 Pebruari 2012

Program Bantuan Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial telah dilaksanakan sejak tahun 2002 telah mengalami pengembangan dan penyempurnaan, antara lain dengan perluasan bentuk bantuan dengan nama Biaya Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar serta Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif (UEP). Namun sejak tahun 2007 pengembangan UEP tidak lagi diberikan, karena berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan, bantuan ini tidak menunjukkan hasil yang diharapkapkan.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Dirjen Rehsos, Samsudi  perkembangan dan kompleksitas permasalahan sosial dewasa ini. Program ini harus kita dukung dan diupayakan pengembangan dan penyempurnaannya secara berkelanjutan, oleh karenanya, sesuai dengan perkembangan serta kompleksitas tersebut maka, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memandang perlu diadakan perubahan pelaksanaan program tersebut. Hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pelaksanaannya, serta dalam rangka turut menwujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), terbuka (transparansif), serta akuntabel.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki peran penting dalam penanggulangan masalah Kesejahteraan Sosial sebagai ujung tombak yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial, tutur Samsudi

Untuk mengurangi kesulitan pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial  dilembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pemberian pelayanan kebutuhan dasar, Kementerian Sosial meluncurkan penyaluran bantuan sosial bagi penerima manfaat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam bentuk bantuan tambahan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penerima manfaat (beneficiaries) dalam dan/atau melalui lembaga.

 Pemberian pelayanan sosial bukanlah hal yang mudah dan murah, terutama dalam situasi perekonomian yang kurang menguntungkan pada kurun waktu akhir-akhir ini.

Program ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui panti sosial dapat tetap terjaga kesnambungannya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para penerima manfaat.

Pada kesempatan itu juga dicetuskan 8 (delapan ) butir rekomendasi pada kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Bandung,  8 – 10 Februari 2012 diantaranya, Pertama, Asistensi Sosial Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial fokus pada pemberian bantuan kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan permakan, pendidikan, Kesehatan, Kedua Menaikan indeks bantuan dari 1 juta/tahun menjadi 2 juta/pertahun perklien, Ketiga Program ini perlu proses pendampingan terhadap penerima manfaat agar pemanfaatan bantuan sosial bisa diawasi (diperlukan dana pendampingan), Keempat Pemberian bantuan melalui bank untuk mempermudah proses pemberian bantuan (menggunakan nomor rekening sah dengan bukti legalisir dari bank/surat keterangan dari bank),  Kelima Mengikuti sistem pelaporan yang ada di Direktorat berjenjang tiap enam bulan (persemester), Keenam  Perlu penyempurnaan sistem monitoring, bagaimana mekanisme yang dilakukan Direktorat, Dinas Sosial belum menyediakan anggaran untuk melakukan monitoring, Fakta dilapangan masih ada kesulitan untuk melakukan kontroling, Diperlukan anggaran dari pusat untuk mensupport daerah melakukan kontroling di Kabupaten, Ketujuh, Membuat Surat kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupat untuk mendukung program monitoring, Kedelapan Provinsi harus mampu melakukan Program Pemberian bantuan secara mandiri.***(Tira/C-9)

19
Feb
12

Rusunawa Batujajar Dapat Suntikan Dana Rp 2,75 M


BATUJAJAR, (GM)- Pada tahun anggaran 2012, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menganggarkan dana sebesar Rp 2,75 miliar untuk pembangunan prasarana penunjang Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Batujajar di Jalan Raya Batujajar, KBB. Rinciannya, Rp 2 miliar berasal dari APBD Jabar dan Rp 750 juta dari APBD KBB.

“Dalam tahun ini, kita terkonsentrasi pada kegiatan prasarana, seperti air bersih, drainase, sanitasi, instalasi listrik, persampahan, RTH (ruang terbuka hijau) dan jalan lingkungan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan dan Pembinaan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) KBB, Oke Rakhmat Sangaji, M.M. di Batujajar, Selasa (31/1).

Berbekal dana sebesar itu, kata Oke, DCKTR saat ini mulai mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan yang secara langsung akan melibatkan pihak ketiga. “Setelah bangunan fisik selesai, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemkab Bandung Barat,” ujarnya.

Pembangunan rusunawa di KBB ini merupakan program Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan nilai sebesar Rp 11 miliar. Sedangkan Pemprov Jabar hanya menyediakan lahan. “Peran Dinas DCKTR dalam pembangunan rusunawa ini hanya melakukan pengawasan secara teknis. Sampai saat ini semuanya berjalan lancar,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengelolaan rusunawa nantinya diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pegangan bagi DCKTR. Rencananya, dalam proyek Rusunawa Batujajar ini akan dibangun sebanyak 86 unit rumah dengan konstruksi bangunan twin block. “Nanti akan diatur mengenai harga sewa, siapa saja yang dapat menempatinya dan juga jumlah jiwa per KK-nya,” katanya.

Hanya tiga tahun

Oke mengatakan, besaran harga sewa rusunawa akan melihat nilai kontrakan yang ada di wilayah tersebut. “Jika harga kontrakan rumah penduduk Rp 300 ribu per bulan, maka harga sewa rusunawa pun tidak akan jauh berbeda. Diharapkan keluarga yang menempati rusunawa ini maksimal 5 jiwa dan masa perpanjang biasanya diatur dalam tiga tahun,”katanya.

Ia menjelaskan, dengan pembatasan masa sewa selama tiga tahun tersebut, diharapkan keluarga yang telah menempati rusunawa sudah memiliki rumah sendiri dalam jangka waktu tersebut. Rusunawa Batujajar mulai dibangun pada 2011 dan diharapkan bisa digunakan untuk karyawan pabrik yang sebagian besar masyarakat urban pada tahun 2013. Untuk pengelolaannya akan dilakukan oleh Bidang Perumahan DCKTR KBB. Namun apabila rusunawa di KBB jumlahnya sudah berkembang, pengelolaannya bisa dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (B.68)

Sumber: Harian Galamedia – Rabu, 01 Februari 2012

22
Jan
12

Peruntungan Anda di Tahun Naga Air


oleh: Mauro Rahardjo dan Lelyana Rahardjo

Tahun 2012 adalah Tahun Naga. Menurut perhitungan kalender lunar (Yin Li atau Imlek), awal tahun jatuh pada 23 Januari 2012, tetapi berdasarkan kalender Hsia, awal tahun jatuh pada 4 Februari 2012. Perhitungan menurut kalender bulan menjadi tradisi dan senantiasa dirayakan, sedangkan perhitungan berdasarkan Hsia tidak banyak diketahui orang.

Banyak orang ingin mengetahui apakah tahun mendatang akan memberikan keberuntungan bagi dirinya atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, harus diketahui lebih dahulu, bahwa dalam astrologi Cina terdapat lima unsur (elemen), yaitu logam, air, kayu, api, dan tanah. Teori ini dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang akan lebih beruntung dari orang lain secara lebih terperinci.

Sementara itu dalam perhitungan Capjie Shio (12 Horoskop), seringkali perhitungan tersebut dibuat sederhana saja. Jadi, langsung disimpulkan shio mana yang baik peruntungannya dan shio mana yang kurang baik peruntungannya di tahun tersebut.

Karena Naga itu hap (cocok) dengan shio Monyet, Tikus, dan Ayam, maka banyak orang mengatakan ketiga shio itulah yang mempunyai keberuntungan besar. Di lain pihak, Naga Chiong besar dengan shio Anjing mendatangkan perpisahan (bisa dengan nyawa, kesehatan, harta atau dengan pasangan).

Naga Chiong kecil dengan shio Kelinci mendatangkan pengkhianatan dan sakit hati. Sementara Naga Chiong kecil  dengan shio Naga akan mendatangkan saling hukum, atau membuat keputusan yang salah kemudian menyesali. Oleh karena itu, kedua orang yang memiliki ketiga horoskop itu dikatakan akan mengalami kemalangan.

Tentu saja perhitungan seperti itu terlalu sempit. Perhitungan seperti itu sebenarnya terlalu menggeneralisasi fenomena yang terjadi, sehingga kebenarannya memiliki probabilitas yang rendah.

Tahun Naga kali ini merupakan Tahun Naga Air (Ren Chen). Berdasarkan teori, Naga mempunyai kandungan elemen Tanah, Kayu, dan Air. Sesungguhnya Naga adalah “gudangnya air”.  Karena yang dibawa oleh Naga di tahun 2012 ini adalah Naga Air, maka air akan melimpah besar sekali. Jika diibaratkan, tahun 2012 ini seperti bendungan yang jebol dan air melimpah keluar.

Peruntungan Berdasarkan Waktu Lahir
Tidak ada seorang-pun yang pernah melihat naga. Dalam berbagai gambaran, orang-orang menceritakan makhluk seperti naga, tetapi tidak pernah melihat secara utuh. Ada yang hanya melihat ekornya dan ada yang hanya melihat kepalanya. Oleh karena itu tahun Naga selalu diartikan sebagai  tahun misterius; sulit menebak apa yang bakal terjadi di tahun ini.

Lalu bagaimana caranya kita mengetahui tahun 2012 (Naga Air) ini membawa keberuntungan atau tidak? Unsur-unsur yang dimiliki seseorang, tergantung pada saat kelahirannya. Dengan mengetahui tanggal lahir, kita bisa memprediksi unsur-unsur apa dari ke lima elemen itu yang paling menonjol di diri kita.

 

Berikut ini kami memberikan pedomannya: dengan melimpahnya air pada tahun 2012 ini, maka mereka yang paling beruntung adalah orang yang memerlukan elemen air. Sebaliknya, mereka yang kurang beruntung adalah orang yang sudah memiliki banyak air dan tambahan air, karena hal itu menyebabkan keberuntungan menjauh darinya.

Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui apakah kita membutuhkan air atau tidak? Pertama, dari shio (tahun lahir). Mereka yang berunsur api atau kandungannya, yaitu ber-shio Ular, Kuda, Kambing, dan Macan akan lebih diuntungkan. Sebaliknya yang memiliki kandungan air, yaitu shio Babi, Tikus, dan Naga. Sementara itu, shio lain bisa dikatakan netral.

Kedua, dari bulan lahir. Mereka yang dilahirkan pada bulan/musim Semi (Maret dan April) dan bulan/musim Panas (Mei, Juni, dan Juli) lebih beruntung, karena memerlukan air untuk mengimbanginya. Sedangkan mereka yang dilahirkan pada musim dimana banyak unsur air, yaitu November, Desember, dan Januari, dianggap kurang beruntung karena sudah memiliki banyak unsur air. Tahun 2012 yang berlimpah air ini menjadi tahun yang banyak halangan. Sementara itu, perhitungan berdasarkan hari/tanggal lahir agak sulit dikemukakan di sini, karena harus dikonversikan ke kalender Imlek/Hsia terlebih dahulu.

Ketiga, dari jam lahir. Mereka yang dilahirkan pada pagi dan siang hari memiliki unsur Kayu dan Api yang banyak. Oleh karena itu, tahun 2012 yang mengandung banyak unsur air, akan menjadi berkah dan rezeki. Sebaliknya, mereka yang lahir pada malam hari, antara jam 21:00 hingga 03:00 dini hari memiliki banyak unsur  air, sehingga tahun ini kurang beruntung bagi mereka.

Dengan mengetahui aturan di atas, maka dengan cepat kita bisa menghitung, apakah kita beruntung atau kurang beruntung menghadapi tahun Naga Air ini. Sebagai contoh, apakah seseorang yang lahir pada tanggal 9 Februari 1969 jam 12:00 akan beruntung?

Jawabannya sebagai berikut:  tahun 1969 adalah tahun Ayam (menurut Kalender Hsia) dan tahun Monyet (menurut Kalender Imlek). Baik Ayam atau Monyet adalah shio yang hap (serasi) dengan Naga.

Dari tahun lahir ini, sudah pasti ada faktor keberuntungan yang memihak kepada dirinya. Bulan Februari adalah dimulainya musim Semi, dimana unsur Kayu sangat dominan. Karena Kayu memerlukan Air untuk tumbuh, maka orang yang lahir pada musim Semi akan memiliki peruntungan yang baik.

Selanjutnya, lahir pada siang hari jam 12:00, ketika matahari sedang panas-panasnya, membuat orang ini sangat memerlukan Air, untuk mengimbangi Api yang dimiliki dalam jam lahirnya itu. Maka jawabannya, dia akan beruntung di tahun Naga Air ini.

Sekarang Anda bisa mengerti, bahwa perhitungan keberuntungan itu tidak hanya melihat horoskop (tahun lahir) atau shio-nya saja. Semua elemen yang ada di dalam data lahir seseorang mempunyai faktor yang harus diperhitungkan.

Selamat menyambut Tahun Naga Air.

(Penulis adalah arsitek dan ahli feng shui. Pasangan suami-isteri pendiri Feng Shui School ini, aktif menulis untuk Rumah.com)

28
Des
11

Korban Banjir Baleendah Baru Dapat Bantuan Roti


Korban Banjir Baleendah Baru Dapat Bantuan Roti

Tribunnews.com – Kamis, 29 Desember 2011 00:19 WIB
Korban Banjir Baleendah Baru Dapat Bantuan Roti

Tribunnews.com/Dahlan Dahi
ilustrasi banjir

Laporan Wartawan Tribun Jabar

TRIBUNNEWS.COM, BALEENDAH – Meski sudah tiga hari rumahnya terendam banjir, ratusan kepala keluarga (KK) korban banjir yang masih bertahan di rumahnya di Kampung Cieunteung, Kelurahan Baleendah, Kabupaten Bandung, hingga kemarin belum mendapat bantuan dari pemerintah.

Mereka baru mendapat sepotong roti dari seorang dermawan.

“Untuk korban banjir yang masih bertahan tinggal di rumahnya masing-masing, sampai sekarang belum dapat bantuan dari pemerintah. Baru tadi malam ada seorang dermawan yang membagi-bagikan roti kepada warga korban banjir,” kata Ketua RW 20 Kampung Cieunteung, Jaja, di Baleendah, Rabu (28/12/2011).

Meski begitu, Jaja mengakui untuk korban banjir yang mengungsi ke GOR Kelurahan Baleendah, mereka sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Bantuan meliputi sembako, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan.

Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Hendrawan, mengatakan, pihaknya memang hanya menyalurkan bantuan ke tempat pengungsian.

Hal ini semata-mata agar bantuan tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah belum berpikir untuk mendistribusikan bantuan langsung ke korban banjir yang masih bertahan di rumahnya masing-masing.

Hendrawan mengimbau, warga korban banjir sebaiknya untuk sementara mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan pemerintah.

Pantauan di lapangan, Rabu (28/12/2011), menunjukkan secara umum banjir di kawasan Baleendah dan Dayeuhkolot sudah surut.

Namun khusus untuk Cieunteung, banjir masih merendam rumah warga. Ketinggian air masih antara 1-2 meter.

Untuk mengurangi ketinggian air, warga berupaya dengan memompa dan membuangnya ke sungai. Sebuah mesin pompa air bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum digunakan warga untuk mengeluarkan air.

Rumah yang terendam berada di Desa Wanakaya, Astana, Kalisapu, dan Grogol. Yang paling parah berada di Desa Wanakaya dan Astana, dengan ketinggian mencapai 1,5 meter.

Miska, warga Desa Wanakaya mengatakan, banjir mulai terjadi Rabu pagi. Namun banjir terus meninggi pada siang, dan sampai kemarin sore air terus meninggi karena hujan yang mengguyur kawasan tersebut.

 

Editor: Anwar Sadat Guna  |  Sumber: Tribun Jabar
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com



sadar awal

S = Sadarilah dimana kamu berada U = Untung malang ada pada ketenanganmu R = Rasa takut harus kamu kuasai V = Viva hidup hargailah ia I = Ingatlah dimana kamu berada V = Vakum atau kekosongan isilah segera A = Adat istiadat harus kamu kuasai dan hormati L = Latihlah dirimu dan belajarlah selalu

hiruphurip

pilihan

tnk's u

  • 58,347 hits